Bapanas Pastikan Stok Beras Aman

"Pemerintah siap untuk menghadapi Desember. Biasanya di bulan November, Desember 800 ribu ton, sehingga pemerintah siap menghadapi Desember, Januari, Februari," ujar Arief di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis.

Stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 2 juta ton, sedangkan jumlah beras yang beredar di masyarakat 8 juta ton.

Namun demikian, Arief menyebut bahwa pada awal 2025, jumlah produksi beras akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemerintah akan kembali menggelontorkan Bantuan Pangan Beras 10 kilogram yang diberikan kepada 16 juta penerima bantuan pangan (PBP).

Selain itu, Arief juga meminta kementerian/lembaga yang mengurusi pangan dan berbagai asosiasi untuk mulai mempersiapkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok untuk periode Ramadhan dan Idul Fitri,

Menurut Arief, persiapan stok pangan tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu satu bulan. Oleh karena itu, persiapan Ramahan dan Idul Fitri bisa mulai dipetakan sejak dini.

"Persiapan Puasa-Lebaran itu tidak bisa 1-2 bulan sebelumnya. Dari sekarang, walau ini momen Natal dan tahun baru, untuk kegiatan nanti di awal Februari, tadi sudah disampaikan bahwa neraca komoditas akan diselesaikan dalam 1 minggu ke depan," katanya.

Sebelumnya, Arief meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk memiliki cadangan pangan guna mengantisipasi gejolak harga dan ketersediaan stok.

Arief menyampaikan Indonesia memang sudah memiliki cadangan pangan pemerintah (CPP), tetapi masih terpusat di Pulau Jawa. Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama.

"Mengenai cadangan pangan kita punya, tetapi alangkah baiknya setiap daerah memiliki cadangan pangan pemerintah," ujar Arief.

Bapanas dan Dinas Ketahanan Pangan di seluruh daerah, kata Arief, diminta untuk menyiapkan neraca pangan. Menurut Arief, hal itu bertujuan untuk mengetahui berapa produksi dan surplus berasnya di tiap daerah.

"Daerah produsen akan mengetahui berapa produksinya dan berapa kelebihannya. Kemudian diikuti oleh daerah-daerah yang memang bukan daerah produsen dan defisit, itu agar bisa menghitung dan juga melakukan kerja sama antar daerah," katanya. 7