Dua Sektor Pertanian di Bali Butuh Pembiayaan

“Sektor pertanian itu menyerap tenaga kerja dan PDRB (produk domestik regional bruto) yang besar tapi perlu disokong dorongan pembiayaan,” kata Deputi Kepala Perwakilan BI Bali Gusti Agung Diah Utari dalam diskusi outlook ekonomi Bali 2025 di Denpasar, Bali, seperti dilansir Antara, Selasa.

Ia mengungkapkan dua sektor pertanian itu yakni garam dan sektor perikanan yang perlu didorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan penyaluran kreditnya.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, lanjut dia, sektor pertanian merupakan kontributor besar yakni mencapai sekitar 32 persen baik sebelum dan setelah pandemi COVID-19.

Sedangkan industri garam merupakan salah satu sektor padat karya di Bali yang berpotensi sebagai sentra garam dengan rata-rata harga ekspor mencapai 8,96 dolar AS per ton, lebih tinggi dari rata-rata nasional mencapai 0,99 dolar AS per ton.

“Ini kualitasnya sudah bagus, ini bisa kita dorong,” katanya. Perikanan, kata dia, baik perikanan tangkap, budi daya hingga perikanan olahan seluruhnya memiliki kualitas ekspor namun penyaluran kredit ke sektor perikanan sebagai bagian pertanian, masih kecil dan tingkat kesejahteraan juga belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Ia memaparkan penyaluran kredit di Bali hingga triwulan III-2024, masih didominasi oleh sektor perdagangan dan akomodasi makan minum masing-masing sebesar 24,80 persen dan 18,51 persen.

Sedangkan porsi penyaluran kredit untuk pertanian mencapai 4,63 persen. BI mendukung pengembangan sektor pertanian dengan mengeluarkan kebijakan pelonggaran likuiditas perbankan melalui insentif likuiditas makroprudensial dengan memberikan diskon giro wajib minimum (GWM) kepada perbankan yang ditempatkan di Bank Indonesia.

Ada pun besaran diskon itu mencapai maksimal empat persen jika perbankan rajin menyalurkan kredit sektor padat karya misalnya pertanian dan UMKM.

“Jadi bank memiliki kelonggaran likuiditas dan ini bisa terimplementasi kepada penurunan suku bunga dan ketersediaan likuiditas untuk menyalurkan kredit,” katanya.

Ia pun mengharapkan pemerintah daerah melalui peran jaminan kredit daerah (Jamkrida) untuk memastikan peningkatan penyaluran kredit sektor pertanian khususnya perikanan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali, selama periode Januari-Agustus 2024 realisasi kredit di Pulau Dewata mencapai Rp110,17 triliun atau naik 8 persen jika dibandingkan periode sama 2023 mencapai Rp102 triliun.

Dari realisasi kredit itu, komposisi kredit pertanian mencapai 5,34 persen dengan penyaluran mencapai Rp5,88 triliun.

Meski mengalami pertumbuhan yang tercatat sebesar 12,41 persen dibandingkan periode sama tahun lalu, namun penyaluran kredit paling besar mencapai 34 persen adalah kredit konsumtif.

Selanjutnya, sebesar 29,40 persen adalah kredit sektor perdagangan besar dan eceran dan 11,24 persen diserap sektor akomodasi, makan dan minum atau sektor pariwisata. 7