Wacana Tutup Taksi Online Bikin Cemas

DENPASAR, NusaBali

Aksi demo dengan spanduk menuntut taksi online ditutup membuat khawatir para krama Bali yang berprofesi sebagai sopir taksi online. Salah satu Masyarakat di Denpasar Anak Agung Gede Aryawan di Denpasar, Sabtu (11/1) berharap pemerintah dan wakil rakyat (DPRD Bali,red) mencari solusi terbaik agar tidak mematikan payuk jakan (mata pencaharian,red) krama Bali yang berprofesi sebagai sopir taksi online.

“Banyak braya, krama Bali di desa adat berprofesi sebagai sopir taksi online. Kalau demo yang menuntut taksi online ditutup dan dipenuhi oleh pemerintah, maka mata pencaharian sopir taksi online bisa lenyap. Kita berharap ada solusi terbaik, tidak ditutup begitu saja,” ujar Aryawan.

Pria yang juga aktivis lingkungan ini menegaskan, aksi demo dengan tuntutan penutupan taksi online tidak boleh mengedepankan ego sektoral. Menurut dia, pembukaan pariwisata di Kawasan Canggu, Kuta, Legian, Jimbaran, Nusa Dua Kabupaten Badung, Sanur-Kota Denpasar, Ubud-Gianyar membuka lapangan kerja bagi sopir pariwisata pangkalan lokal. “Mereka mendapatkan pekerjaan dan rejeki dari gemerincing dolar para turis,” ujar Aryawan.

Tapi, kata Aryawan, di daerah penyangga pariwisata seperti di Kawasan Suwung Kauh-Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan tidak ada akomodasi pariwisata yang dibangun. “Yang ada dibangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, Instalasi Pengolahan Limbah Domestik (IPAL), hingga pengolahan tinja. Akomodasi pariwisata tidak ada. Sementara masyarakatnya banyak juga berprofesi sebagai sopir, termasuk sopir taksi online. Kalau sekarang taksi online mau ditutup, ya tidak adil,” ujar Aryawan.

“Masyarakat di kawasan penyangga pariwisata ini sudah berkorban untuk pariwisata. Tidak mungkin bau busuk sampah dan tinja bisa diubah menjadi dolar seperti daerah lain. Demo menuntut taksi online ditutup membuat mereka menjadi resah, mau makan apa?” imbuh Aryawan.

Atas kondisi ini, Ketua Komisi III DPRD Bali, Nyoman Suyasa secara terpisah mengatakan aksi demo sopir pariwisata  di DPRD Bali Senin (6/1) lalu menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama dilakukan pembatasan kuota mobil taksi online Bali. Kemudian penataan ulang vendor-vendor angkutan sewa termasuk rental mobil dan motor. Selain itu, mereka juga meminta dilakukan standarisasi tarif angkutan sewa khusus, melakukan pembatasan rekrutmen sopir atau yang hanya ber-KTP Bali. Para sopir pariwisata juga menuntut agar mobil pariwisata bernomor polisi Bali memasang identitas yang jelas di kendaraan dan memberlakukan standarisasi bagi sopir dari luar Bali. “Kalau tuntutan menutup taksi online tidak ada dalam draf tertulis,” ujar Suyasa, Sabtu (11/1).

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, memang banyak krama Bali yang juga berprofesi sebagai sopir taksi online. “Mereka juga harus menghidupi keluarga. Kami di DPRD Bali paham, tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya melakukan penataan terhadap keberadaan taksi online, bukan menghilangkan atau menutup,” tegas Ketua DPC Gerindra Karangasem ini.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bali, Wayan Disel Astawa yang ikut menerima aksi demo sopir pariwisata di Wantilan DPRD Bali mengatakan, DPRD Bali dan pemerintah daerah akan mencari solusi terbaik yang tujuannya untuk kelangsungan pariwisata Bali yang lebih berkualitas. “Kelangsungan pariwisata yang berkualitas tentunya, karena Bali ini tidak boleh terlalu kelebihan kapasitas. Kita tata dan atur kembali,” ujar politisi asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini.

Disel Astawa mengatakan saat ini angkutan atau taksi online menjadi sorotan karena adanya kasus kriminal yang melibatkan oknum sopir. “Misalnya ada oknum sopir online memperkosa turis, oknum sopir melakukan pencurian barang-barang turis. Ada juga warga asing bekerja sebagai sopir taksi online. Nah, kita di DPRD Bali sepakat ada penataan kembali, agar Bali ini pariwisatanya berkelas, tidak menjadi remeh dan ecek-ecek. Selain itu juga rasa aman dan nyaman itu harus diciptakan untuk pariwisata kita. Nggak semrawut seperti saat ini,” tegas Disel Astawa.n nat